Pembangunan infrastruktur yang masif di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir dalam dua bulan ke depan, dengan Prabowo Subianto yang akan menggantikan posisi Presiden. Meskipun adanya pergantian rezim ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelanjutan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakin bahwa Presiden terpilih akan tetap menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Menurut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan serta Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo-Gibran akan tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama. Dengan adanya 7 prioritas yang termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur, proses pembangunan diharapkan dapat terus berlanjut meskipun terjadi pergantian rezim.
Salah satu fokus pembangunan infrastruktur yang masif adalah pada jalan tol. Dari data BPJT, tercatat bahwa hingga Juni 2024, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 km, yang telah terus bertambah sejak Indonesia memiliki tol pertama pada tahun 1978. Kementerian PUPR siap melanjutkan program infrastruktur, terutama dalam bidang pangan, konektivitas, prasarana dasar, pemukiman, air bersih sanitasi, persampahan, dan perumahan.
Meskipun pembangunan infrastruktur terlihat banyak, namun masih dianggap kurang dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Endra menyatakan bahwa Indonesia masih perlu banyak infrastruktur, tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan infrastruktur yang dibangun harus memiliki kualitas yang baik dan tahan lama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Presiden sangat menginginkan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya bertahan dalam waktu yang singkat, tetapi dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama tanpa perlu dilakukan perbaikan yang berulang-ulang. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa terhambat oleh kualitas infrastruktur yang kurang memadai.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan Kementerian PUPR, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan terus berlanjut dan semakin berkualitas di masa depan. Meskipun terjadi pergantian rezim, infrastruktur tetap akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan negara demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.