Pemerintah berencana membangun rumah di kawasan infrastruktur yang telah terbangun pada era pemerintahan sebelumnya. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa langkah ini akan dilakukan dengan membentuk tim antara Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Fahri menjelaskan, kawasan infrastruktur yang telah terbangun biasanya sudah dilengkapi dengan moda transportasi, sehingga akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Kami sedang bekerja sama dengan Kementerian PU untuk memasukkan perumahan ke dalam kawasan infrastruktur yang telah dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti masa Pak Basuki dan Pak Jokowi. Hal ini dilakukan karena kawasan tersebut sudah memiliki sarana transportasi yang baik, tinggal kita tambahkan dengan pembangunan rumah,” ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).
Fahri menjelaskan bahwa banyak rumah subsidi di pinggiran kota yang tidak terisi karena sulit dijangkau dan tidak terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap kawasan tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan rumah baru akan terintegrasi dengan baik.
Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah, dimana 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan dan 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di Indonesia yang mencapai 10 juta rumah, serta 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Dikarenakan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah membuka peluang bagi swasta baik dari dalam maupun luar negeri, serta pemerintah asing, untuk berinvestasi dalam program ini. Saat ini, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China telah menyatakan minat mereka untuk terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah. Selain itu, Jepang juga dikabarkan tertarik untuk berinvestasi dalam program ini.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, diharapkan program pembangunan 3 juta rumah ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Semoga dengan adanya pembangunan rumah di kawasan infrastruktur yang sudah ada, masalah backlog kepemilikan rumah dan rumah tidak layak huni dapat terselesaikan dengan baik.