Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan baru saja menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) untuk membahas realisasi dan peningkatan penyerapan gabah dan beras tahun 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa Perum Bulog sudah siap untuk menyerap gabah dari petani saat panen raya yang diprediksi akan berlangsung pada bulan Februari, Maret, dan April. Bulog bersedia dan siap untuk menyerap gabah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kg.
Dalam musim panen tersebut, Bulog juga memiliki target untuk menyerap lebih dari 2 juta ton gabah dari petani. “Kita sudah membicarakan kesiapan Bulog untuk menyerap gabah dengan harga yang sudah disepakati, yaitu Rp 6.500. Bulog harus mampu menyerap lebih dari 2 juta ton gabah secara bertahap pada bulan Februari, Maret, dan April,” ujar Zulhas setelah rakortas di kantornya, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, pada hari Kamis (13/2/2025).
Selain itu, Zulhas juga membahas mengenai draft Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijakan Perberasan yang mencakup pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Inpres tersebut dianggap penting sebagai landasan hukum bagi Bulog dalam menyerap gabah dari petani. “Bulog membutuhkan payung hukum, Inpres diperlukan agar Bulog dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai kesepakatan yang telah dibuat, akan kita susun nanti,” jelasnya.
Rakortas hari ini juga membahas Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjelang Ramadhan tahun 2025. Saat ini, Bulog memiliki stok sekitar 2 juta ton gabah. Namun, Zulhas mengaku khawatir akan adanya kenaikan harga beras menjelang Lebaran. Ia menegaskan bahwa harga gabah dari petani harus tetap dijaga sebesar Rp 6.500 per kg. Ia juga meminta Bulog untuk benar-benar menyerap gabah dengan harga yang telah ditetapkan.
Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyediakan anggaran tambahan sebesar Rp 16,6 triliun bagi Bulog untuk menyerap gabah. Ia juga meminta stakeholder terkait untuk ikut mengawasi proses penyerapan gabah selama musim panen berlangsung. Pengawasan tersebut melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan TNI-Polri. Zulhas juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan pemerintah daerah untuk turut mengawasi penyerapan gabah secara mingguan.
“Selama tiga bulan ini, bupati akan diminta untuk rapat dengan camat dan kades setiap minggu, seperti yang dilakukan oleh Pak Medagri (Tito Karnavian) dalam rapat mengenai inflasi setiap minggu selama dua setengah tahun. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang hanya kuat dalam membeli, namun semua pihak dapat ikut serta dalam pengawasan,” ungkapnya.
“Kita ingin bupati dapat menularkan ilmu ini kepada camat dan kades, untuk memonitor panen raya hingga bulan April ini. Setiap minggu, rapat harus dilakukan untuk memastikan segala hal terkait harga gabah dan lainnya dapat terpantau dengan baik,” tambahnya.