Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan radikal dalam pengeluaran keuangan negara; menghemat APBN 2025. Penghematan yang dilakukan mencapai Rp306,69 triliun. Untuk melaksanakan hal ini, ia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tujuan penghematan ini adalah untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program ‘manis’ makan bergizi gratis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui pentingnya penghematan ini. Presiden Prabowo ingin fokus pada penggunaan anggaran yang efisien dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, dana yang besar juga diperlukan untuk membayar utang yang diwarisi pemerintahan sebelumnya.
Namun, implementasi dari instruksi tersebut menimbulkan beberapa dampak negatif. Banyak Kementerian/Lembaga merasa terdesak untuk memotong anggaran mereka, termasuk pemotongan gaji ke-13 dan ke-14 PNS yang sempat menjadi isu sensitif. Hal ini membuat kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin terancam.
Pemotongan anggaran yang dilakukan secara besar-besaran berpotensi merusak perekonomian nasional. Konsumsi masyarakat bisa turun drastis, aktivitas usaha melemah, dan angka pengangguran meningkat. Selain itu, sektor-sektor tertentu seperti perhotelan, transportasi, dan restoran juga akan terdampak karena kegiatan perjalanan dinas yang dihapus total.
Peneliti dan ekonom juga menyoroti bahwa penghematan yang dilakukan harus selektif dan tidak mengganggu sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efisiensi belanja harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang selama ini didorong oleh konsumsi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penghematan anggaran tidak menghambat kemajuan pembangunan manusia dan kesejahteraan jangka panjang. Evaluasi yang cermat perlu dilakukan agar efisiensi yang diinginkan dapat tercapai tanpa merugikan sektor-sektor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.