Indonesia baru saja bergabung sebagai anggota BRICS, nih. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah upaya dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS. Sejauh ini, Indonesia sendiri juga sudah mulai mengurangi penggunaan Dolar AS, lho. Mari Elka Pangestu, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pernah bilang bahwa sebenarnya Indonesia udah punya inisiatif yang sama sebelum jadi anggota BRICS. Salah satunya adalah kebijakan Local Currency Settlement (LCS) dengan beberapa negara, termasuk China. Jadi, sebenernya Indonesia udah bisa langsung bertransaksi dari rupiah ke yuan tanpa harus lewat Dolar AS.
Dengan masuknya Indonesia ke BRICS, kemungkinan kebijakan pengurangan penggunaan Dolar AS bisa dipercepat, tapi menurut Mari, Dolar AS masih dominan dalam transaksi dunia saat ini. Tapi, dia yakin penggunaan mata uang selain Dolar AS akan jadi tren baru di dunia keuangan internasional. Meskipun Dolar AS masih kuat, upaya dedolarisasi pastinya punya keuntungan dan kerugiannya.
Menurut peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Indonesia bisa dapet empat hal positif dari dedolarisasi. Pertama, bisa mengurangi kerentanan ekonomi terhadap gejolak nilai Dolar AS dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Kedua, biaya transaksi perdagangan internasional bisa lebih murah karena ga perlu lagi konversi mata uang ganda. Ketiga, ini bisa memperkuat rupiah sebagai mata uang regional, khususnya dalam perdagangan dengan negara-negara BRICS lainnya. Terakhir, dedolarisasi bisa meningkatkan kedaulatan ekonomi kita dengan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang dikuasai oleh AS.
Direktur dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga nambahin bahwa dedolarisasi bisa memperkuat ketahanan sistem moneter Indonesia dari fluktuasi nilai tukar Dolar yang berlebihan. Dengan mengurangi ketergantungan pada Dolar, Indonesia bisa lebih independen saat kena sanksi dari AS atau negara barat. Gabung ke BRICS juga bisa memberikan alternatif pembayaran selain Dolar untuk barang-barang Indonesia yang kena sanksi.